Sisi Gelap Starlink: Keamanan Siber Indonesia Bisa Jebol?

Uzone.id - Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki tantangan dalam hal pemerataan akses internet. Masih banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tidak menikmati akses internet dengan baik, tak seperti kota-kota besar yang dijangkau layanan fixed broadband.

Hadirnya layanan internet berbasis satelit Starlink ke Indonesia, memungkinkan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan Starlink, wilayah yang sulit dijangkau oleh fixed broadband dapat di-handle oleh satelit.

Di manapun lokasi yang memerlukan koneksi internet, baik di puncak pegunungan, tengah hutan, bahkan tengah lautan sekalipun, tetap dapat mengakses jaringan internet menggunakan layanan melalui satelit seperti Starlink.

Hal ini juga diamini oleh lembaga riset keamanan siber, CISSReC. Menurut Chairman CISSReC, Pratama Persadha, layanan internet melalui satelit seperti Starlink dapat memajukan perekonomian daerah, sekaligus mengurangi kesenjangan informasi.

Namun, di balik kelebihannya serta euforia kedatangan Starlink di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi polemik terkait layanan internet satelit besutan SpaceX, perusahaan Elon Musk tersebut, terutama menyangkut keamanan dan privasi.

Salah satunya, Network Operation Center (NOC) dari Starlink yang menurutnya masih berada di luar negeri. Padahal, kehadiran NOC merupakan salah satu syarat penyelenggara jasa internet saat melakukan Uji Laik Operasi (ULO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

NOC sendiri adalah sebuah fasilitas yang mengawasi dan mengontrol jaringan yang dijalankan perusahaan, seperti monitoring traffic, kualitas layanan, gangguan, hingga kendala. Keberadaan NOC juga membantu pemerintah untuk memberantas konten-konten bermuatan negatif, seperti judi online sampai pornografi. 

Starlink juga sudah ditagih oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi untuk segera membangun fasilitas NOC di tanah air. 

Namun, beberapa waktu lalu, Direktur Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Aju Widya Sari telah memastikan bahwa NOC Starlink berada di Cibitung yang bisa remote gateway ke Karawang.

"Jika ada NOC Starlink yang berlokasi di Indonesia, pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi dengan Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama, seperti pemberantasan judi online serta pornografi," tutur Pratama.

Di samping soal NOC, Starlink sudah bekerjasama dengan Network Access Provider (NAP) lokal untuk layanan backbone internetnya supaya bisa mendapatkan izin internet service provider (ISP) di Indonesia.

Dengan ini, jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis seperti penyadapan atau sensor, bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanan backbone internetnya ke Starlink. 

Pratama mengatakan, hal tersebut lebih baik karena sebelumnya dimana Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan Laser Link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia.

Kalau sampai terjadi, pemerintah lepas kontrol atas Starlink. Tak ada yang bisa dilakukan apabila ada pelanggaran yang terjadi, karena semua infrastruktur yang dipergunakan tidak ada yang bisa mematuhi peraturan dan hukum yang ada di Indonesia.

Starlink perusahaan asing, bisa jaga kedaulatan digital Indonesia?

Yang jadi perhatiannya adalah, Starlink merupakan perusahaan asing. Bila pemerintah ingin menjaga kedaulatan tanah air sepenuhnya, sebisa mungkin untuk sektor kritikal seperti kesehatan, pertahanan, dan keamanan, tidak memanfaatkan layanan ini.

Kalaupun terpaksa harus menggunakan layanan internet melalui satelit, Pratama menyarankan untuk menggunakan layanan berbasis VSAT yang sudah disediakan oleh ISP Indonesia, seperti Telkomsat misalnya.

“Jika memang karena kondisi yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di tanah air,” sebut Pratama.

Potensi ancaman Starlink

Pratama menambahkan beberapa potensi ancaman yang bisa timbul dari pemanfaatan layanan internet seperti Starlink. 

Ia membeberkan, apabila negara begitu ketergantungan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing, maka negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut.

Maksudnya, pemerintah mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik. 

Ketergantungan terhadap internet satelit dari perusahaan asing juga dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya. Negara mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas jaringan, termasuk kemampuan untuk menghentikan atau mengalihkan layanan sesuai dengan kebijakan nasional dalam situasi darurat. 

Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik. 

Padahal, layanan internet satelit sangat penting untuk komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan militer. Bila terjadi gangguan yang dikondisikan oleh negara asing, otomatis dapat mengganggu fungsi-fungsi penting yang melibatkan keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, atau penegakan hukum. 

Soal ketergantungan ini bukan omong kosong belaka. Starlink sudah pernah memanfaatkan ketergantungan suatu negara untuk memberikan keuntungan bagi mereka. 

“Pada 28 Februari 2022, Starlink memberikan akses internet gratis kepada pemerintah Ukraina. Setelah cukup lama pemerintah di sana menggunakan layanan ini, pada tanggal 30 September 2022 Starlink menghentikan layanannya,” jelas Pratama.

“Hal ini sangat mengancam nyawa prajurit Ukraina yang sedang berada di medan pertempuran karena Starlink dipergunakan oleh Ukraina sebagai media komunikasi dengan prajurit yang sedang bertugas di medan pertempuran,” sambungnya.

Bukan itu saja, potensi ancaman kedaulatan siber lainnya adalah adanya akses yang tidak diinginkan dimana negara-negara asing atau entitas jahat dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit untuk tujuan yang merugikan, seperti mata-mata atau serangan siber, sehingga keamanan infrastruktur satelit perlu dijaga dengan ketat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan.  

“Ancaman siber terhadap infrastruktur satelit dapat menjadi masalah serius. Serangan siber yang berhasil dapat mempengaruhi operasional satelit, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi,” terangnya.

Selain itu dengan akan semakin masifnya perkembangan Starlink juga membuat masalah baru untuk aparat penegakan hukum serta intelijen, karena alat-alat lawfull intercept dan monitoring yang sudah mereka miliki tidak akan terpakai karena perbedaan teknologi yang.dipergunakan. 

Hal ini dapat menyebabkan seolah-oleh aparat penegakan hukum dan intelijen kita ‘buta’ dan ‘tuli’ terhadap komunikasi yang dilewatkan Starlink. 

Meskipun saat ini kegiatan lawfull intercept dan monitoring masih bisa dilakukan melalui NAP lokal dimana Starlink membeli bandwidth, namun tidak ada jaminan bahwa Starlink hanya akan menggunakan bandwith internet dari NAP lokal saja.

“Sebetulnya tanpa bekerja sama dengan NAP lokal Starlink bisa memanfaatkan sistem Laser Link yang mereka miliki yang menghubungkan masing-masing satelitnya, dimana Laser Link ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan backbone ke internet,” beber Pratama.

Polemik lain yang timbul (meskipun kemungkinannya kecil) adalah pemanfaatan satelit untuk melakukan serangan fisik, seperti serangan ke IKN dengan mengubah orbit satelit dan dijatuhkan ke infrastruktur kritis yang melayani IKN seperti gardu induk PLN atau kilang Pertamina, termasuk menjatuhkan satelit ke pusat pemerintahan.

“Meskipun tidak memiliki hulu ledak seperti senjata roket jarak jauh, namun dampak yang ditimbulkan dengan jatuhnya satelit tetap akan menimbulkan kerusakan berarti karena satelit hanya berada di Low Earth Orbit sehingga masih akan ada sisa fisik satelit meskipun sebagian akan terbakar di atmosfer,” ucapnya.

“Hal ini bukan tidak mungkin terjadi karena pada tahun 2006 salah satu hacker terkenal yaitu Jim Geovedi berhasil melakukan peretasan dan merubah orbit satelit milik Cina dan Indonesia,” tutup Pratama.

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia atas Starlink? Yang paling utama adalah memastikan bahwa produk SpaceX tersebut memenuhi syarat yang diberikan pemerintah indonesia, sehingga negara memiliki kedaulatan digital sepenuhnya. 

Pembangunan NOC di tanah air, memastikan bahwa trafik internet Starlink hanya dilewatkan melalui NAP lokal alih-alih Laser Link, dan persyaratan lainnya, wajib ditaati oleh Starlink saat beroperasi di Indonesia.