MotoGP Mandalika Terancam Gagal Perkara Belum Bayar Biaya Hosting Fee

Uzone.id - Menjelang MotoGP Mandalika, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah belum mampu membayarkan hosting fee karena keterbatasan anggaran. Hal ini tentunya menuai sorotan publik dan mempertanyakan bagaimana kelanjutan MotoGP yang akan digelar ketiga kalinya di Indonesia tersebut?

Hosting Fee atau komitmen fee merupakan biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada pihak Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 euro atau setara Rp231,2 miliar termasuk PPh dan PPN.

Di perhelatan sebelumnya, hosting fee MotoGP Mandalika dibantu pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Firman Wijaya selaku Sekda Lombok Tengah mengatakan pihaknya tidak siap membayar melihat kondisi anggaran saat ini.

"Kalau melihat dari kondisi anggaran, kami belum siap untuk membayar hosting fee untuk ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika," ujar Firman seperti dikutip dari Antara.

Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad meyakini pemerintah pusat akan memaklumi kondisi APBD Pemprov Nusa Tenggara Barat. Menurutnya anggaran Rp231 miliar sangat besar bagi pemerintah daerah.

"Karena anggaran Rp231 miliar itu anggaran yang sangat besar bagi daerah. Kami yakin pusat juga memahami kondisi karena APBD kita, APBD Provinsi NTB ini juga dievaluasi juga oleh pemerintah pusat. Otomatis jika ada alokasi besar pada suatu event akan mengganggu juga kebijakan pusat," ujar Wirawan.

Menurut Wirawan, APBD NTB 2024 sudah dirancang untuk fokus membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilada) Serentak 2024.

Perlu diketahui, hosting fee MotoGP Mandalika 2022 ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). kemudian di tahun 2023, hosting fee MotoGP Mandalika dibantu Kemenparekraf senilai Rp78,8 miliar.

Pengamat Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr Muhammad Firmansyah mengatakan pemerintah pusat perlu duduk bersama dengn pemda. Sehingga bisa membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar, sehingga MotoGP bisa dilaksanakan.

"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini," ujar Firmansyah.

Pasalnya jika tidak dibayar, Firmansyah mengkhawatirkan akan konsekuensi yang menunggu. Selain harus membayar penalti ratusan miliar, juga konsekuensi lain terkait keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

"ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," lanjut Firmansyah.

Saat ini di situs resmi MotoGP, Mandalika masih terdaftar dalam kalender balap mereka. Indonesia menjadi seri ke-17 pada kejuaraan musim ini yang akan digelar pada 27-20 September 2024 mendatang.