Inilah Lokasi Calon Ibu kota Baru RI

Pemerintah telah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke wilayah lain di luar Pulau Jawa. Setelah melakukan kajian selama 1,5 tahun, rencana pemindahan ibu kota pun diputuskan dalam rapat terbatas pada akhir April 2019.  

Menurut Jokowi, Jakarta sudah tidak mampu mengemban tugas sebagai kota bisnis dan pemerintahan. Makanya, dia ingin memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, seperti yang sudah dilakukan negara lain, diantaranya Amerika serikat, Korea Selatan, dan Brasil.

Ada beberapa alasan Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota, salah satunya populasi penduduk di Jakarta yang sudah terlalu padat. Saat ini Pulau Jawa (termasuk Jakarta) dihuni 149 juta orang atau 57 persen total penduduk Indonesia. Pulau lain, Sumatra hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Papua dan Maluku hanya 2-3 persen.

(Baca: Macet dan Banjir, Alasan Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta)

Alasan lainnya, kondisi geografis Jakarta berada dalam cincin api (ring of fire) yang rawan bencana. Setiap tahun, Jakarta tidak pernah bisa lepas dari ancaman banjir. Saking banyaknya penduduk, ketersediaan air bersih Jakarta pun semakin sedikit.

Saat ini ada beberapa alternatif daerah yang sudah disiapkan untuk menjadi pengganti Jakarta. Luas lahan daerah tersebut 80 ribu hektare (ha), 120 ribu ha, dan 300 ribu ha. Adapun luas wilayah ibu kota saat ini di Jakarta hanya 66 ha.

Tak mau menunggu lama, pemerintah bergerak cepat meninjau lokasi tersebut. Senin lalu (6/5), Jokowi bersama jajaran menterinya berkunjung ke Kalimantan. “Saya ini ke lapangan hanya satu (tujuan), mencari feeling-nya. Kalau sudah dapat nanti kalkulasi dan hitung-hitungan dalam memutuskan akan lebih mudah,” ujarnya Senin (6/5).

(Baca: Bertolak ke Kalimantan, Jokowi Tinjau Lokasi Pemindahan Ibu Kota)

Pada hari yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) mengumpulkan gubernur daerah dianggap layak menjadi pengganti Jakarta, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. Keempatnya memamerkan keunggulan daerahnya masing-masing.

 Kalimantan Tengah

Presiden Pertama RI Soekarno sempat berencana memindahkan ibu kota ke provinsi ini. Jokowi mengatakan Soekarno pasti memiliki alasan-alasan khusus memilih Kalimantan Tengah sebagai ibu kota. “Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengusulkan tiga daerah di wilayahnya. Ketiganya adalah Kota Palangka Raya dengan luas area sekitar 66 ribu hektare, Kabupaten Katingan seluas 120 ribu ha, dan Kabupaten Gunung Mas 121 ribu ha.

1. Katingan

Kabupaten Katingan terbentang dari batas utara ke Kalimatan Barat hingga ke pesisir laut di selatan. Kota ini terkenal dengan wisata bukit batu. Wilayahnya diselimuti hamparan hutan yang luas. Taman Nasional Sebangau berada di wilayah ini.

(Baca juga: Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Era Soekarno hingga Jokowi)

2. Palangka Raya

Kota Palangka Raya sempat direncanakan Presiden Soekarno sebagai ibu kota Indonesia. Lokasi kota ini dinilai strategis, karena berada di tengah-tengah Indonesia.

Luas kota Palangka Raya adalah 2.679 km persegi, empat kali lebih luas dari DKI Jakarta. Jokowi juga baru meresmikan Bandara Udara Tjilik Riwut di kota ini pada bulan lalu.

 3. Gunung Mas

Menurut Jokowi, dari aspek luas wilayah Kabupaten Gunung Mas paling siap. Lebih dari 300 ribu ha lahan di wilayah ini bisa digunakan sebagai pusat pemerintahan. Namun soal kelayakan, pemerintah masih harus membuat kajian lebih dalam.

(Baca: Perpindahan Ibu Kota, Jokowi Sebut Luas Gunung Mas Paling Cocok)

Sungai Kahayan melewati kota ini sempat meluap membuat banjir wilayah tersebut pada awal tahun ini. Meski begitu, Jokowi menilai bencana ini tidak menjadi risiko. Wilayah Gunung Mas juga aman dari gempa. Namun, ada kelemahan di wilayah ini, yakni infrastruktur yang kurang siap. Pembangunan infrastruktur pendukung harus dilakukan dari nol.

Kalimantan Timur (Kaltim)

Kaltim menyatakan sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan untuk diusulkan sebagai ibu kota RI yang baru. “Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” kata Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando yang mewakili gubernurnya dalam pertemuan tersebut di Bina Graha, Jakarta. Ada beberapa daerah yang diusulkan provinsi ini:

1.Balikpapan

Kota ini berada di pesisir tenggara Kaltim dengan luas wilayah 503,3 kilometer (km) persegi. Selain menjadi pusat industri, Balikpapan memiliki keindahan Hutan Lidung Sungai Wain dan Sungai Manggar. Kota ini juga memiliki Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Namun, menurut Jokowi, kota Balikpapan punya risiko banjir dan air di wilayah tersebut asin.

2. Samarinda

Samarinda mengklaim sebagai kota pintar (smart city). Luas kotanya 718 km persegi dan dilewati Sungai Mahakam. Pada awal tahun ini kota Samarinda sempat dilaporkan sempat terkena banjir

3. Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas 3.333 km persegi. Lokasinya tepat bersebelahan Balikpapan. Wilayah ini terpisah oleh Teluk Balikpapan, sehingga masyarakatnya sering memilih naik perahu untuk dari Balikpapan ke Penajam.

4. Kutai Kartanegara

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengusulkan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, karena telah tersedia infrastruktur di sekitarnya. Jarak tempuh ke Bandara Samarinda hanya 30 menit dan 2,5 jam ke Bandara Balikpapan. Bukit Soeharto juga dilalui Tol Samarinda-Balikpapan dan dekat dengan pelabuhan.

Menurut Jokowi, kesiapan infrastruktur akan banyak menghemat biaya pembangunan ibu kota. Namun, dia mengingatkan pemindahan ibu kota bukan hanya urusan infrastruktur, tapi harus dilihat lagi kondisi sosiologisnya. “Kemudian urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa, apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi,” katanya.

Bukit Soeharto menjadi opsi karena tidak banyak penduduk dan bukan merupakan hutan lindung.  Wilayah tersebut dijadikan zona pelestarian pada pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1976. Bukit Soeharto menjadi salah satu lokasi calon ibu kora RI yang dikaji Bappenas dalam 1,5 tahun terakhir.

Kalimantan Selatan (Kalsel)

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan keunggulan daerahnya memiliki pemandangan yang indah. "Kami membayangkan, seandainya ibu kota-nya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan," ujarnya.

Tak hanya unggul dari segi geografis, dia mengatakan wilayahnya didukung sumber daya manusia yang baik. Kalimantan Selatan memiliki penduduk yang ramah sehingga cocok untuk ibu kota baru. masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yang datang ke Kalimantan Selatan.

Salah satu daerah di Kalsel, Tanah Bumbu, sempat dikabarkan masuk dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lokasi ibu kota baru. Daerah ini dianggap ideal karena memiliki kontur tanah yang ideal sebagai lokasi pemerintahan dan perkantoran.

(Baca juga: Bappenas: Butuh Dana Rp 466 Triliun untuk Pindahkan Ibu Kota)

Sulawesi Barat

Dalam rapat terbatas pada akhir April lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kabupaten Mamuju menjadi ibu kota baru. Luas wilayahnya mencapai 4.954 km persegi..

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar mengatakan wilayahnya memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Provinsinya juga telah menyiapkan lahan ramah lingkungan yang tak merusak ekosistem alam. “Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” ujarnya.

 

Kriteria Calon Ibu Kota Baru

Terkait pemilihan calon ibu kota pengganti Jakarta, Kepala Bappenas menjelaskan ada beberapa kriteria. Pertama, lokasinya harus strategis dan berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Kedua, ketersediaan lahan yang luas. Ketiga, bebas dari bencana, seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan dan bencana lainnya.

(Baca: Jokowi Bisa Putuskan Biaya Pemindahan Ibu Kota Tanpa APBN)

Keempat, dekat dengan kota yang sudah ada. Kelima, memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan. Keenam, tidak memiliki risiko potensi konflik sosial dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Ketujuh, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sekitar 1,5 juta orang Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk keluarganya akan dipindahkan ke ibu kota yang baru. Seluruh pusat kementerian juga akan dipindah serta lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di lokasi ibu kota yang baru setidaknya akan bakal dibangun 400 ribu rumah. Pemindahan ini diperkirakan memerlukan proses selama 5-10 tahun. 

Menurut Jokowi pemindahan ibu kota merupakan visi besar jangka panjang untuk 50-100 tahun mendatang dalam rangka mempersiapkan Indonesia untuk masuk sebagai negara maju. Makanya perlu persiapan dan kajian matang. Setelah itu, pemerintah segera memutuskan lokasi pengganti ibu kota RI dari Jakarta. “Tapi tentu saja ini harus konsultasi dengan DPR,” ujarnya.

(Baca: Pimpinan DPR Dukung Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota)