Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina: Bak Mimpi di Siang Bolong

Kolom oleh: Alfons Tanujaya, praktisi dan pakar cybersecurity Vaksincom.

Uzone.id – MyPertamina mau dipakai per 1 Juli 2022 untuk membatasi subsidi Solar dan Pertalite? Rasanya seperti pepatah “mimpi di siang bolong.”

Ada beberapa alasan kenapa saya melihatnya bak mimpi di siang bolong.

Pertama, Pertamina tidak memiliki hak untuk membatasi pembeli BBM bersubsidi dan hanya pelaksana. Wewenang ada di BPH Migas. Sampai hari ini, BPH Migas belum mengeluarkan informasi yang jelas kendaraan jenis apa, tahun berapa, berapa CC, digunakan untuk apa serta yang boleh dan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Kedua, memangnya membangun aplikasi itu seperti Bandung Bondowoso, satu malam jadi? Membangun atau mengembangkan aplikasi itu butuh waktu. Ada versi Beta, evaluasi bug, penyempurnaan, dan makan waktu beberapa bulan dahulu, baru bisa lancar digunakan.

Ini wong kriteria kendaraan yang boleh dan tidak boleh terima subsidi saja belum jelas, kok sudah mau membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Baca juga: Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Wajib atau Gak Sih?

Ketiga, banyak data yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan ini. Beberapa di antaranya adalah data dasar kependudukan (Dukcapil), data detail kendaraan bermotor dari kepolisian yang harus diolah dan menyesuaikan dengan keputusan BPH Migas.

Dari sini, baru bisa ketahuan kendaraan mana yang boleh dan tidak boleh isi BBM bersubsidi. Lah, petunjuk detail kendaraan saja belum ada, kok mau membatasi pembelian?

Keempat, sebenarnya kalau mau serius membenahi, tanpa aplikasi MyPertamina pun sudah bisa mengidentifikasi kendaraan yang boleh isi BBM bersubsidi.

Tiap pelat nomor saat melakukan perpanjang STNK diberi QR Code atau identifikasi lainnya, lalu tiap isi BBM bersubsidi tinggal di-scan oleh petugas Pertamina. Dari proses ini sebenarnya bisa langsung ketahuan, kok.

Baca juga: Pakai Ponsel di SPBU buat Bayar via MyPertamina, Emang Boleh?

Menurut saya, memang pada dasarnya tidak perlu aplikasi digital untuk mengontrol subsidi BBM. Adanya aplikasi mungkin dipercaya dapat membantu memberikan informasi lebih detail, namun tanpa aplikasi pun sejatinya juga sudah bisa.

Terakhir, data kendaraan bermotor tiap daerah tentu berbeda dan membutuhkan koordinasi yang cukup lama antar instansi untuk data Dukcapil hingga data kendaraan Kepolisian.

Kalau tiga bulan berhasil melakukan hal ini untuk seluruh Indonesia, Anda sakti mandraguna. Saya (akan) kagum dan salut dengan Pertamina. Saya doakan semoga berhasil.