Aturan Baru Transportasi Online Disahkan, Apa Isinya?

19 October 2017 by
Aturan Baru Transportasi Online Disahkan, Apa Isinya?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyelesaikan revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Terdapat 9 hal yang diatur pada revisi PM No. 26/2017 tersebut. Mulai dari aturan mengenai penetapan biaya hingga pembatasan operasional transportasi online berdasarkan wilayah.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Bidang Hukum dan Undang-Undang, Lambock V Nahattands, mengatakan poin pertama revisi pada PM tersebut ialah mengenai argometer transportasi online. Dalam PM itu, ada 2 sistem yang bisa digunakan sebagai argometer.

“Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer seperti di taksi pada umumnya, atau bisa mengacu pada aplikasi pemesanan transportasi online,” ucap Lambock di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Untuk poin kedua, penetapan tarif transportasi online berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa berdasarkan argometer atau aplikasi. Namun, lanjutnya, tarif tersebut memiliki batas atas dan batas bawah.

“Selanjutnya yang diatur mengenai wilayah operasi untuk poin ketiga. Wilayah operasional transportasi ditentukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat,” ucapnya.

Sementara untuk poin keempat, menurut Lambock, nantinya transportasi online yang beroperasi memakai sistem kuota yang ditetapkan Pemprov setempat. Untuk poin kelima, diatur mengenai pembatasan wilayah operasional transportasi online.

“Transportasi online ini hanya boleh beroperasi sesuai tempat dikeluarkannya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Nanti semua kendaraan yang digunakan untuk ini wajib terdaftar dulu,” kata Lambock.

Lebih lanjut, dia membeberkan untuk poin ketujuh yaitu mengenai Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Menurutnya untuk kendaraan baru yang ingin dijadikan sebagai moda transportasi online, maka wajib mengurus SRUT.

“Untuk poin lainnya yang diatur yaitu soal peran aplikator, persyaratan penyedia jasa transportasi online wajib memiliki 5 kendaraan, dan kewajiban transportasi online wajib memiliki STNK dan BPKB,” pungkasnya.

Apa Reaksi Anda ?

Love
0%

Suka

Laugh
0%

Lucu

Surprised
0%

Kaget

Sad
0%

Sedih

Angry
0%

Marah

10 Comments in this article

Tunggu Sebentar Ya...

Submit
Aria Mandalika 27 January 2019 | 13:03:25

semoga semakin mau perkembangan aplikasi nya

Bayu Eka 18 January 2019 | 12:43:23

lebih cepat dan efisien ketika terburu buru

arman elektro 05 January 2019 | 09:18:47

semoga aturannya itu bisa adil yah

Ramli Husen 26 December 2018 | 16:18:30

waduh sekarang transportasi online di sahkan

Anto Amoeba 10 November 2018 | 23:11:31

mungkin itu tadi jangan ada nya kriminal, menaati peraturan yang ada

Load More Comments
Contact Us:
Redaksi: redaksi@uzone.id
Sales: sales@uzone.id
Marketing: marketing@uzone.id
Partnership: partnership@uzone.id
To Top